Nareeluc Pairchaiyapoom, direktur Departemen Perlindungan Hak dan Kebebasan di Kementerian Kehakiman pemerintah Thailand, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah berusaha untuk mengakui masalah penyiksaan dalam penegakan hukum dan militer.

“Situasinya semakin baik. Kasusnya menurun,” katanya, tanpa menyebut angka. “Juga komando tingkat atas di selatan dan menteri pertahanan jauh lebih sadar akan masalah ini. Mereka memantau staf mereka dengan cermat dan itulah sebabnya jumlahnya menurun.”

Sejak 2018, Kementerian Kehakiman Thailand dan Asosiasi untuk Mencegah Penyiksaan (APT), sebuah organisasi yang berfokus pada pencegahan penyiksaan, telah bekerja sama dalam sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi penganiayaan di tangan penegak hukum Thailand.