Proyek Kereta Cepat Menggunakan APBN Dianggap Beban oleh MPR
Foto : Tempo
Ia juga mencatat perbedaan yang kontras antara janji awal Presiden untuk tidak menggunakan APBN untuk mendanai proyek kereta cepat dan secara eksklusif menggunakan skema business-to-business melalui BUMN.
Wakil Ketua MPR percaya pemerintah harus fokus pada program-program kritis dan penting yang dapat langsung dirasakan oleh mayoritas penduduk Indonesia, terutama di tengah-tengah berlangsung Covid-19 pandemi.
“APBN harus fokus pada penanganan pandemi, pemulihan ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja baru, dan program penting lainnya,” kata Hasan.