Kondisi ini terus terjadi walaupun pemerintahnya sendiri telah lama mengabaikan batasan jumlah anak yang harus dimiliki pasangan.

Termasuk mengizinkan pasangan dari provinsi lain untuk mendapatkan izin tinggal sampai mengakses layanan publik jika mereka memiliki anak dan mendaftarkan diri di Jilin.