Apa selanjutnya setelah permintaan maaf?

Di Indonesia, permintaan maaf yang ditawarkan oleh perdana menteri Belanda mendarat dengan bunyi gedebuk, dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bahwa itu "mempelajari dokumen [penelitian] sehingga kami dapat sepenuhnya menafsirkan pernyataan yang disampaikan oleh PM Rutte".

Surat kabar berbahasa Inggris The Jakarta Post pada hari Senin menerbitkan sebuah kolom yang menyarankan pemerintah “mengembalikan [permintaan maaf] kepada pengirim, dengan ucapan terima kasih”, mengatakan bahwa yang lebih penting daripada permintaan maaf adalah “apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Belanda. lakukan dengan temuan penelitian”.

Surat kabar itu juga menyerukan Jakarta untuk mengungkapkan dan memiliki masa lalu kelamnya. “Lebih dari permintaan maaf yang diberikan oleh PM Rutte, Indonesia juga bisa belajar satu atau dua hal dari episode ini. Kita juga perlu meninjau kembali sejarah kita dan mengeluarkan semua kerangka dari lemari. Selain kekejaman yang dilakukan pada tahun 1940-an, ada episode kekerasan lainnya sejak kemerdekaan yang belum sepenuhnya kita pahami atau bahkan sadari,” katanya.

Komisi Hak Asasi Manusia negara itu juga meminta pemerintahan Widodo untuk menyelidiki beberapa pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, termasuk pembantaian 1965-1966 terhadap guru, petani, buruh, Tionghoa-Indonesia dan orang-orang yang dicurigai komunis dan kiri. Diperkirakan sedikitnya 500.000 orang tewas selama genosida tersebut.

Sejarawan Agus Suwignyo mengatakan studi baru ini memberikan kesempatan bagi Jakarta untuk “menjadi pria terhormat” dan mengakui bahwa memang ada serangan dengan tuduhan rasial selama pertempuran pascakemerdekaan. “Pemerintah juga harus mengakui bahwa sejarah revolusionernya mengandung sisi pahit. Mereka perlu menyadari bahwa ada serangan terhadap beberapa ras yang dianggap berpihak pada Belanda. Indonesia juga harus berani mengungkapkan betapa kejamnya kekerasan selama periode itu,” katanya.