RIAU24.COM - Indonesia sekali lagi menghadapi potensi krisis hukum karena pengesahan RUU KUHP yang kontroversial – perombakan total KUHP saat ini – tampaknya sudah dekat.

Edward Omar Sharif Hiariej, wakil menteri hukum dan hak asasi manusia, mengatakan bahwa undang-undang tersebut harus disahkan paling lambat Juli tahun ini - meskipun tidak ada tanggal yang diumumkan secara publik.

Rancangan undang-undang baru diumumkan pada tahun 2019, memicu demonstrasi di seluruh negeri , beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan.

Orang Indonesia prihatin dengan berbagai pasal – dari penistaan ​​agama hingga perzinahan – dan khawatir bahwa beberapa ketentuan akan dipersenjatai terhadap minoritas dan digunakan untuk menekan kebebasan sipil.

Draf telah diperbarui sejak itu, tetapi perubahan dan revisi belum dibagikan secara penuh, dilansir jadi Aljazeera.

“Rancangan KUHP Indonesia mencerminkan meningkatnya pengaruh Islamisme karena banyak Islamis menganggapnya sebagai permata mahkota dari apa yang mereka klaim sebagai hukum Syariah,” Andreas Harsono, seorang peneliti di Human Rights Watch Indonesia, mengatakan kepada Al Jazeera.