RIAU24.COM - Seorang pejabat senior PBB untuk Libya mengecam penyerbuan markas parlemen oleh demonstran yang marah sebagai bagian dari protes di beberapa kota terhadap gejolak ekonomi dan kebuntuan politik di negara itu.

Ratusan pengunjuk rasa berbaris di jalan-jalan ibukota, Tripoli, dan kota-kota Libya lainnya pada hari Jumat, dengan banyak menyerang dan membakar gedung-gedung pemerintah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat di kota timur Tobruk.

“Hak rakyat untuk protes secara damai harus dihormati dan dilindungi, tetapi kerusuhan dan tindakan vandalisme seperti penyerbuan markas DPR kemarin malam di Tobruk sama sekali tidak dapat diterima,” Stephanie Williams, penasihat khusus PBB untuk Libya, memposting di Twitter Sabtu ini.

“Sangat penting bahwa ketenangan dipertahankan, kepemimpinan Libya yang bertanggung jawab ditunjukkan, dan pengendalian diri dilakukan oleh semua orang.”

Kondisi Semakin Kacau

Para pengunjuk rasa juga berunjuk rasa menentang kondisi ekonomi yang mengerikan di negara kaya minyak itu, di mana harga bahan bakar dan roti serta pemadaman listrik sering terjadi.

Dilansir dari Aljazeera,  sektor energi Libya juga menjadi korban perpecahan politik, dengan gelombang penutupan paksa fasilitas minyak sejak April.

Pendukung pemerintah yang berbasis di timur telah menutup keran minyak sebagai pengaruh dalam upaya mereka untuk mengamankan transfer kekuasaan ke Bashagha, yang upayanya untuk mengambil alih jabatan di Tripoli pada Mei berakhir dengan penarikan cepat.

National Oil Corporation Libya telah mengumumkan kerugian lebih dari $3,5 miliar dari penutupan dan penurunan produksi gas, yang memiliki efek knock-on pada jaringan listrik.

Pekan-pekan terakhir terjadi bentrokan berulang antara kelompok-kelompok bersenjata di Tripoli, yang memicu kekhawatiran akan kembalinya konflik skala penuh.

Sabadell Jose, utusan Uni Eropa di Libya, meminta para pengunjuk rasa untuk “menghindari segala jenis kekerasan”. Dia mengatakan demonstrasi hari Jumat menunjukkan bahwa orang menginginkan "perubahan melalui pemilihan dan suara mereka harus didengar".

Libya telah dilanda konflik sejak pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan dan membunuh penguasa lama Muammar Gaddafi pada 2011.

Negara itu kemudian selama bertahun-tahun terpecah antara administrasi saingan di timur dan barat, masing-masing didukung oleh kelompok bersenjata yang berbeda dan pemerintah asing.