RIAU24.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengungkapkan bahwa institusi Polisi Republik Indonesia (Polri) lebih maju dibandingkan institusi lainnya.

Hal ini diungkapkan oleh Habiburokhman selaku anggota Komisi III DPR. Habiburokhman mengakui Polri merupakan institusi penegak hukum yang lebih maju ketimbang institusi lain sejenisnya.

Habiburokhman menilai Polri merupakan institusi penegak hukum paling progresif ketimbang lembaga negara sejenis.

"Johan Budi (anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, red) sejak pertama masuk DPR, dorong Kapolri ambil tindakan nyata, anggota salah dihukum pidana, bukan cuma administrasi tadi, dan itu dilaksanakan. Polri lebih maju daripada institusi-institusi lain," katanya dalam telekonferensi hasil Indikator Politik Indonesia secara daring, Minggu (27/11/2022) dikutip sindonews.com.

"Beda sekali, kan, ada oknum (institusi penegak hukum lain) melanggar, tapi hanya dikenakan etik atau administrasi jabatan, seperti KPK dan institusi lain," tambahnya.

Pria yang juga politikus Gerindra ini berpendapat, sejumlah masalah dalam beberapa waktu terakhir yang dihadapi Polri karena adanya faktor kultur dan penegakan hukum.

"Bukan persoalan kurikulum, karena kurikulum Akpol sudah luar biasa. Bahkan, teman-teman Komnas HAM diminta hadir untuk memberi kuliah khusus. Ini lebih kepada kultur dan penagakan hukum," imbuhnya.

Habiburokhman menilai upaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian dengan mendorong perang terbuka melawan pungutan liar (pungli) terhadap anggotanya yang nakal. Menurutnya, perang melawan pungli ini harus maksimal.

“Pasti akan banyak masyarakat yang mengadu. Masyarakat, kan, sekarang cenderung takut kalau enggak kita endorse untuk ngomong. Lalu lintas saja nanti saya lapor, malah (kena delik) pencemaran nama baik, belum lagi rekayasa kasus," tuturnya.

Diketahui, tingkat kepercayaan publik terhadap kerja-kerja kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berhasil menguat dalam temuan survei Indikator Politik Indonesia. Saat ini angkanya mencapai 60,5%.

Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menjelaskan bahwa ada penguatan terkait tingkat kepercayaan atas kerja Polri jika dibandingkan temuan sebelumnya.

"Jika pada Agustus 2022 angkanya 54,4%, memasuki November menjadi 60,5%," jelasnya.

Dari jumlah 60,5% masyarakat yang percaya atas kerja-kerja kepolisian, sebesar 51,8% di antaranya masuk kategori cukup percaya. Sementara itu, 8,7% lainnya sangat percaya.

"Jika kita bandingkan dengan temuan bulan Agustus, ada peningkatan yang cukup signifikan," pungkasnya.

Sekedar informasi, survei ini digelar pada 30 Oktober-5 November 2022 dengan melibatkan 1.220 responden yang ditemui secara tatap muka. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

(***)