RIAU24.COM - Sebuah komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan keprihatinan tentang situasi minoritas Uyghur di China dan penggunaan kerja paksa terhadap mereka. Laporan menyeluruh itu telah menambah tekanan pada Beijing untuk memperbaiki catatan hak asasi manusianya.

Sekelompok ahli independen yang ditunjuk PBB telah menemukan temuan ini. Ini mengikuti serangkaian sidang Jenewa bulan lalu di mana kelompok-kelompok kanan mengangkat sejumlah besar topik termasuk kebijakan Covid 19 China, perlakuan terhadap pembela hak asasi manusia dan dan minoritas Muslimnya.

Tahun lalu, sebuah laporan oleh kepala hak asasi manusia PBB mengatakan perlakuan China terhadap warga Uyghur, etnis minoritas yang sebagian besar Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta di Xinjiang, di ujung barat negara itu, mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

China dengan keras membantah tuduhan itu.

Komite PBB beranggotakan 18 orang yang memantau kepatuhan negara-negara di bawah kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menyuarakan keprihatinan atas berbagai indikasi tindakan koersif, termasuk kerja paksa terhadap etnis minoritas, termasuk Uighur.

Ia meminta Beijing untuk segera mengesahkan undang-undang yang melarang tindakan koersif, membongkar semua sistem kerja paksa, dan melepaskan semua individu yang tunduk padanya.