RIAU24.COM - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Sabtu (25/3/2023) meminta pemerintah untuk menghentikan perombakan peradilan dan mengadakan pembicaraan dengan lawan-lawannya.

Ini terjadi beberapa hari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanggil kepala militer yang sebelumnya telah menyatakan kekhawatiran tentang sejumlah warga Israel yang berjanji untuk tidak mengindahkan panggilan untuk tugas cadangan militer jika reformasi disahkan.

Menurut laporan media Israel, pada hari Kamis, Gallant akan menyampaikan pernyataan yang direncanakan yang menyerukan penghentian rencana untuk menjaga ketertiban di jajaran militer yang ditangguhkan setelah dia dipanggil oleh kantor Netanyahu.

Dalam pidato singkat yang disiarkan televisi, pada hari Sabtu, menteri pertahanan Israel mengatakan, "Keamanan Israel adalah tujuan hidup saya. Bahkan sekarang, saya bersedia mengambil risiko dan membayar harga. Ancaman di sekitar kita sangat besar, dekat dan jauh."

Dia juga berbicara tentang bagaimana dia telah berbicara dengan pejabat militer tentang rencana perombakan dan dia khawatir tentang percakapan seputar reformasi peradilan yang diusulkan.

"Saya belum pernah menghadapi intensitas kemarahan dan rasa sakit seperti yang saya lihat sekarang. Keretakan dalam masyarakat menembus ke dalam tentara dan ini adalah bahaya langsung dan nyata bagi keamanan negara," kata Gallant menambahkan bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari hal itu.

Oleh karena itu, sambil menyetujui bahwa ada kebutuhan untuk mengubah peradilan, menteri pertahanan Israel mengatakan bahwa perubahan besar harus dilakukan dengan dialog.

"Proses legislatif harus dihentikan," ungkap Gallant.

Pernyataan itu menunjukkan keretakan di antara anggota partai koalisi Netanyahu Likud ketika menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyerukan untuk memecat Gallant segera setelah pernyataannya.

Demikian pula, Menteri Pertanian Avi Dichter juga berbicara dengan Netanyahu dan mengatakan bahwa RUU perombakan harus dihentikan sampai setelah Hari Kemerdekaan, menurut sebuah laporan oleh Times of Israel yang mengutip beberapa laporan media berbahasa Ibrani.

Hari Kemerdekaan Israel akan digelar pada 26 April mendatang. Namun, pemerintah yang berkuasa telah bertujuan untuk menulis setidaknya satu RUU menjadi undang-undang sebelum 2 April, ketika Anggota Knesset (MK) akan bubar untuk reses musim semi.

(***)