RIAU24.COM - Setelah pasukan paramiliter yang memerangi tentara Sudan dicap sebagai kelompok pemberontak oleh panglima militer negara itu pada Senin, terungkap bahwa duta besar Uni Eropa untuk Sudan diserang di rumahnya di ibu kota Khartoum.

Perebutan kekuasaan yang mematikan telah menggagalkan pergeseran ke pemerintahan sipil di Sudan dan telah menyebabkan seruan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghentikan pertempuran dan menimbulkan kekhawatiran akan konflik yang lebih luas.

"Beberapa jam yang lalu, Duta Besar Uni Eropa di Sudan diserang di kediamannya sendiri," tulis Borrell di Twitter.

"Keamanan tempat dan staf diplomatik adalah tanggung jawab utama otoritas Sudan dan kewajiban berdasarkan hukum internasional," tambahnya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Sudan adalah diplomat veteran Irlandia Aidan O'Hara. Juru bicara Uni Eropa Nabila Massrali mengatakan kepada AFP bahwa dia baik-baik saja setelah serangan itu.

"Keamanan staf adalah prioritas kami. Delegasi UE belum dievakuasi. Langkah-langkah keamanan sedang dinilai," tambahnya.

Konflik antara tentara dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) paramiliter telah menewaskan sedikitnya 97 warga sipil dan 45 tentara, menurut kelompok medis. Seorang utusan PBB telah menyebutkan jumlah korban tewas lebih dari 180 orang.

Perwakilan khusus PBB untuk negara itu, Volker Perthes, mengatakan kepada wartawan melalui tautan video bahwa 1.800 lainnya terluka dalam tiga hari pertempuran antara faksi-faksi yang bersaing di Sudan.

Kedua belah pihak mengklaim pada hari Senin bahwa mereka telah memperoleh keuntungan saat asap menyelimuti ibu kota Khartoum. Orang-orang melaporkan bahwa serangan udara, tembakan artileri, dan penembakan telah memutus layanan dasar dan merusak rumah sakit di kota yang tidak terbiasa dengan kekerasan.

Video dan foto dari bandara internasional yang ditayangkan di televisi menunjukkan kobaran api dengan kepulan asap hitam. Gambar satelit menunjukkan beberapa pesawat rusak akibat serangan itu.

Kekerasan Khartoum dan di kota terdekat Omdurman dan Bahri sejak Sabtu adalah yang terburuk dalam beberapa dekade. Ada risiko Sudan terbelah antara dua faksi militer yang pernah berbagi kekuasaan selama transisi politik yang sulit.

Panglima Angkatan Darat Jenderal Abdel Fattah al-Burhan saat ini mengepalai dewan penguasa yang dibentuk setelah kudeta tahun 2021 dan penggulingan pemimpin veteran Omar Bashir tahun 2019 selama protes massal. Pemimpin RSF Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti, adalah wakilnya.

 

Rencana transisi yang didukung secara internasional mengamanatkan bahwa RSF akan bergabung dengan tentara. Namun Burhan pada Senin memerintahkan pembubaran kelompok itu karena kedua belah pihak saling menuduh.

Burhan mengatakan kepada Sky News bahwa dia aman di wisma kepresidenan di dalam kompleks kementerian pertahanan dan tujuannya adalah untuk mengalahkan RSF. Namun, dia tidak mengesampingkan beberapa bentuk negosiasi.

"Setiap perang berakhir di meja perundingan meski lawannya kalah", kata Burhan.

Sementara itu, pimpinan RSF Hemedti, yang saat ini berada di lokasi yang dirahasiakan, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan atas apa yang disebutnya sebagai kejahatan Burhan.

Dalam sebuah tweet, dia menyebut panglima militer itu seorang Islam radikal yang membom warga sipil dari udara.

Jika kekerasan terus meningkat, hal itu dapat menggoyahkan wilayah yang bergejolak dan memperebutkan pengaruh di sana antara Rusia dan Amerika Serikat, di antara kekuatan regional lainnya.

Mesir mewaspadai perubahan politik di Khartoum dan merupakan pendukung terbesar angkatan bersenjata Sudan. Hemedti telah membina hubungan dengan beberapa kekuatan asing termasuk Uni Emirat Arab dan Rusia.

Situasi tampaknya tidak mereda pada hari Senin karena tidak ada pihak yang mau mundur. Sementara tentara lebih besar dan memiliki kekuatan udara, RSF dikerahkan secara luas di dalam lingkungan Khartoum dan kota-kota lain, sehingga sulit bagi kedua belah pihak untuk mengamankan kemenangan cepat.

(***)