RIAU24.COM - Wakil Presiden Jokowi sebelumnya, Jusuf Kalla baru-baru ini mengungkapkan besarnya utang Indonesia mencapai Rp8.000 triliun yang mengundang perdebatan luat biasa di pemerintahan. 

Meskipun pemerintah Jokowi membantah atas klaim tersebut, mereka tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa utang negara terus meningkat setiap tahunnya. 

Jusuf Kalla memberikan penjelasa yang mendetail mengenai jumlah pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah yang mencapai Rp1.000 triliun per tahun. 

Jk mengungkapkan bahwa saat ini utang pemerintah telah mencapai angka yang sangat besar, Rp 7.850 triliun, dan dalam waktu dekat diperkirakan akan melebihi Rp 8.000 triliun. 

"Bulan-bulan ini pasti naik Rp 8.000 triliun," kata Jusuf Kallah melansir ayosemarang.com. 

Dalam penjelasannya JK juga menyoroti dominasi surat berhara negara (SBN) dalam utang peemrintah. 

Diketahui bahwa SBN memiliki suku bungan rata-rata sebesar 6,5 persen per tahun. 

Dengan asumsi utang mencapai Rp 8.000 triliun dan mayoritasnya merupakan SBN dengan suku bunga tersebut, pemerintah harus membayar bunga sebesar lebih dari Rp 500 triliun setiap tahun.

Namun, tidak hanya bunga yang menjadi beban pemerintah. JK menjelaskan bahwa utang tersebut harus dicicil dalam kurun waktu rata-rata 10 tahun.

"Itu bunga saja. Ini kan utang kan dicicil, tenornya katakan rata-rata 10 tahun, artinya dalam 10 tahun utang harus lunas," ucap Jusuf Kalla.

Oleh karena itu, cicilan pokok yang harus dibayarkan pemerintah diperkirakan mencapai sekitar Rp 700 triliun per tahun, sehingga total pembayaran terkait utang mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun.

"Ini perhitungan kasar saja, dan perhitungan data bunga yang dibayar tahun ini Rp 450 (triliun)," ujarnya. 

(***)