RIAU24.COM -  Pasar modal kerap dijadikan kendaraan memperoleh keuntungan, baik dari melantaikan perusahaannya (IPO) di bursa maupun keuntungan dari kenaikan harga saham serta pembagian dividen. 

Pasar modal yang memberikan imbal hasil tinggi dalam jangka panjang memiliki daya tarik pelaku pasar, salah satunya politisi.

Hal ini menjadikan adanya kekuatan politisi dari sisi kekuasaan politik serta kekayaan atau yang biasa disebut sebagai oligarki.

Skemanya dapat melalui pebisnis atau pemilik saham yang merambah ke ranah politik maupun politisi yang berinvestasi di saham.

Sebagai informasi, penguasaan pada dua aspek politik dan kepemilikan perusahaan lumrah disebut dengan oligarki.

Melansir KBBI, oligarki merupakan "pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu."

Golongan atau kelompok tertentu yang biasanya berkuasa biasanya erat kaitannya dengan kekayaan yang melimpah.

Melansir Jurnal Institut Pertanian Bogor (IPB), sumber kekuasaan dari Teori Mann di era modern ini terdiri dari militer, kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan.

Kepemilikan saham politisi menjadi daya tarik pelaku pasar untuk diperhatikan, sebab ini menjadi harapan investor untuk turut mendapat keuntungan saat pelaku politik mendapat kursi.

Hal ini tercermin saat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarves dengan status Ad Interim atau sementara, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang dinas ke luar negeri hari Selasa (22/8/2023)

Sentimen ini menggerakkan saham-saham milik Sandiaga dengan enam diantaranya berada di zona hijau, satu tidak bergerak, dan satu terkoreksi.

Hal ini terjadi bukan tanpa sebab, pelaku pasar yang suka berasumsi dan berekspektasi bahwa posisi yang diduduki politisi akan mempermulus bisnis dari saham yang dipegangnya.

Dengan begitu, harapannya akan terjadi pertumbuhan kinerja yang menjadi katalis kenaikan harga saham yang dipegangnya.

Tidak hanya itu, pelaku pasar juga memperkirakan bahwa akan terjadi aksi taking profit mengingat Indonesia sedang menuju pesta politik pada 2024.

Hal ini sejalan dengan wawancara Kepala Riset CNBC Indonesia Muhammad Maruf pada seorang fund manager di sebuah private equity (PE).

"Bulan-bulan ini memang mereka lagi mau exit, dananya mau dipake,"ujar Bejo, nama samaran pengelola aset sebuah PE.

Mereka yang dimaksud Bejo adalah para politisi, exit adalah menjual saham, sementara diksi dipake(digunakan) ditujukan untuk siap-siap membiayai kebutuhan ongkos politik Pemilihan Umum 2024.

Tidak hanya itu, biasanya sebelum melakukan aksi taking profit harga saham dibawa naik terlebih dahulu untuk mendapat keuntungan dari investasinya.

Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, ongkos politik menjadi calon bupati/wali kota mencapai Rp 20-30 miliar per pasangan, sementara untuk bisa mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakilnya butuh duit hingga Rp 100 miliar.

Dalam sebuah kesempatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Desember 2021 pernah menyebutkan hasil riset bila biaya untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden di Indonesia mencapai Rp 8 triliun.

Dengan ongkos yang besar tidak heran jika politisi menjadikan aktivitas di pasar modal sebagai ladang cuanuntuk membiayai kendaraan politiknya. Lalu politisi mana yang memiliki 'ladang' besar di pasar modal?

Berikut daftar pelaku politik dan afiliasinya yang terpantau berinvestasi saham di perusahaan publik Bursa Efek Indonesia (BEI).

Anda bisa cek di Link ini. 

(***)