RIAU24.COM - Kasus perdagangan manusia masih marak terjadi di beberapa belahan negara. 

Hal ini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang sering disamakan dengan perbudakan modern.

Diperkirakan perdagangan manusia memakan korban lebih dari 27 juta orang di seluruh dunia. 

Maka tak heran, jika mPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk segala tindak perdagangan manusia, termasuk perbudakan, melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 317.

Berikut adalah 10 negara dengan tingkat perdagangan manusia tertinggi di dunia menurut Departemen Luar Negeri AS melansir US News.

1. Afganistan

Departemen Luar Negeri AS mencatat adanya pola mempekerjakan atau merekrut tentara anak-anak di Afghanistan serta pola perbudakan seksual yang dilakukan oleh Taliban. 

Sejak Taliban menguasai Kabul pada Agustus 2021, kerentanan terhadap eksploitasi terus meningkat.

2. Aljazair

Aljazair dilaporkan mengalami beberapa perkembangan positif terkait pemberantasan perdagangan manusia pada tahun 2022. 

Namun investigasi dan penuntutan yang dilakukan pemerintah serta upaya mengidentifikasi dan membantu para korban masih belum cukup.

3. Belarusia

Departemen Luar Negeri AS, mengutip data dari organisasi non-pemerintah, melaporkan bahwa mayoritas korban perdagangan manusia di Belarusia adalah laki-laki yang menjadi sasaran kerja paksa, terutama di Rusia. 

Penegakan hukum pemerintah Belarus melaporkan upaya perdagangan manusia sedikit berkurang pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021.

4. Kamboja

Departemen Luar Negeri AS menggambarkan Pemerintah Kamboja tidak serius dalam memberantas perdagangan manusia. 

Menurut laporan tersebut, seluruh 25 provinsi di negara tersebut merupakan sumber perdagangan manusia.

5. Chad

Pihak berwenang di Chad tidak melaporkan adanya identifikasi korban perdagangan manusia selama dua tahun berturut-turut. 

Negara ini mempunyai masalah yang sangat serius dengan perdagangan pekerja anak di sektor pertambangan.

6. China

Pemerintah China telah mengambil beberapa langkah untuk memerangi perdagangan manusia pada tahun 2022, termasuk pengesahan undang-undang baru yang menyebutkan tanggung jawab pejabat pemerintah untuk menanggapi kejahatan tersebut.

Namun kebijakan atau pola pemerintah di Tiongkok mengenai kerja paksa yang meluas, termasuk penahanan massal terhadap warga Uighur, etnis Kazakh, etnis Kyrgyzstan, dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang menjadi sorotan. 

7. Kuba

Pemerintah Kuba tidak melaporkan upaya penegakan hukum apa pun untuk memerangi perdagangan manusia pada tahun 2022 dan tidak mempublikasikan data penuntutan dan hukuman pada tahun 2021 hingga akhir tahun lalu.

Pemerintah juga mengurangi upayanya untuk mengidentifikasi dan melindungi korban perdagangan manusia, menurut Departemen Luar Negeri.

8. Djibouti

Jaksa di Djibouti telah membatalkan dakwaan perdagangan manusia dan mengklasifikasi ulang kasus-kasus tersebut sebagai kejahatan dengan hukuman yang lebih rendah, menurut laporan Departemen Luar Negeri AS. 

Upaya-upaya untuk menyelidiki kejahatan perdagangan manusia juga masih diabaikan.

9. Equatorial Guinea

Negara ini tidak pernah menghukum pelaku perdagangan manusia berdasarkan undang-undang anti-perdagangan manusia tahun 2004. 

Selain itu, ada juga tuduhan bahwa pejabat senior pemerintah di Equatorial Guinea terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia.

10. Eritrea

Pemerintah di Eritrea gagal menunjukkan usaha serius dalam mengatasi perdagangan manusia, menurut Departemen Luar Negeri. 

Pemerintah juga mengarahkan kebijakan yang mendorong anak-anak untuk melakukan kerja paksa pada proyek-proyek pekerjaan umum. ****