RIAU24.COM -Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh berkampanye dan memihak, selama tak menggunakan fasilitas negara, ramai ditanggapi. 

Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan hal terebut berbahaya karena dapat diikuti pejabat publik lainnya.\

"Presiden mengatakan, 'Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa sih berpolitik tidak boleh? Menteri juga boleh.' Pernyataan ini berbahaya karena bisa diikuti oleh menteri, gubernur, bupati, dan kepala desa (kades)," kata Todung di Mesia Center TPN, Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

"Dan kalau ini terjadi maka tidak akan ada pemilu dan pilpres yang luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)," sambungnya.

Berkaca dari UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum, Todung menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil (luber dan jurdil) sesuai pasal 1 dan 2 UU Pemilu. 

Dirinya juga menyoroti soal pernyataan Presiden bisa kampanye dan memihak, ia menilai jika begitu maka pemilu dan pilpres tak akan mungkin lagi bersifat jurdil.