Namun, Chico mengatakan, Pemilu 2024 memang sarat dengan dugaan intervensi dari kekuasaan yang diduga melibatkan ASN, TNI-Polri, KPU dan Bawaslu sejak awal dan bahkan sebelum masa kampanye. 
 

"Bila ini terus terjadi hingga akhir penghitungan suara, maka masyarakat akan menilai Presiden Jokowi sebagai presiden yang menghilangkan sejarah Partai Ka’bah (karena mendukung Ganjar–Mahfud) dari Indonesia akibat dukungannya ke PSI," ungkapnya.

Menurut Romy, PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket. 

Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya. 

(***)