RIAU24.COM - Jakarta kehilangan status sebagai ibu kota negara Republik Indonesia sejak 15 Februari 2024 lalu. Hal itu merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-undang (UU) No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Pada UU IKN, terdapat aturan yang mengharuskan undang-undang DKI Jakarta untuk direvisi setelah dua tahun UU IKN diundangkan.

Oleh karena itu, Pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Agus Riwanto menyarankan agar DPR segera merampungkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Dia usul aturan itu mencantumkan kembali proses peralihan ibu kota negara.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa turun tangan apabila DPR tak kunjung mengesahkan RUU DKJ. Ia menilai Jokowi bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Harus segera membuat perppu untuk memastikan tadi bahwa kedudukan ibu kota IKN belum siap sehingga tetap di DKI sampai pada waktunya IKN siap sebagai ibu kota negara,"kata Agus dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu (6/2).

Agus mengatakan saat ini Jakarta sudah bukan lagi ibu kota negara Indonesia. Status ibu kota negara kini disandang oleh Nusantara di IKN.

Dia mengacu Pasal 39 dan 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Pasal itu mengatur Undang-Undang DKI Jakarta harus direvisi paling lama dua tahun setelah UU IKN diundangkan.

"Berarti Februari 2024 pas dua tahun, sekarang sudah Maret. Sejak saat itu, sebenarnya ibu kota kita tidak lagi DKI Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyebut masa berlaku UU DKI Jakarta sudah habis. Dengan demikian, Jakarta bukan lagi ibu kota negara.

"RUU DKI itu dia kehilangan statusnya tanggal 15 Februari kemarin. Kan itu implikasi dari Undang-undang IKN. Iya dua tahun [setelah UU IKN diundangkan]. Nah, [UU DKI] itu kan berakhir 15 Februari," ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3).

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono turut buka suara soal status Jakarta setelah UU Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis statusnya pada 15 Februari lalu.

Namun, Heru hanya mengatakan saat ini Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sedang berproses.

"Ya masih ada waktu transisi. Kan sedang berproses DKJ ya," kata dia di Jakarta Utara, Rabu (6/3).