RIAU24.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pada hari Rabu (15 Mei) mengajukan proposal undang-undang wajib militer baru yang secara bertahap akan meningkatkan rekrutmen layanan nasional di antara komunitas Haredi ultra-Ortodoks.

Proposal itu datang hanya sehari sebelum batas waktu 16 Mei yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Israel.

Awal bulan ini, pengadilan telah memberi waktu kepada koalisi Netanyahu untuk membuat rencana untuk menyelesaikan masalah wajib militer, yang telah menyebabkan ketidakpuasan publik yang signifikan.

Yahudi Ultra-Ortodoks dan pengecualian

Pengecualian yang diberikan kepada Yahudi ultra-Ortodoks telah lama menjadi titik pertikaian di Israel.

Masalah ini semakin diperburuk oleh mobilisasi mahal negara itu selama konflik di Gaza di mana korban yang tinggi telah tercatat di kalangan tentara muda dan cadangan.

Partai-partai Ultra-Ortodoks, yang mewakili sekitar 13 persen populasi Israel, telah menjadi mitra koalisi dalam pemerintahan yang dipimpin Netanyahu berturut-turut, menuntut agar konstituen mereka diizinkan untuk belajar di seminari daripada bertugas di militer.

Koalisi Netanyahu mencakup dua partai ultra-Ortodoks yang mengancam akan meninggalkan pemerintah jika pengecualian militer dihapus.

Para kritikus berpendapat bahwa rancangan pembebasan itu menghentikan banyak dari mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, sementara anggota parlemen oposisi mengecamnya sebagai kebijakan yang tidak adil dan menghina warga Israel lainnya.

Proposal Netanyahu

Proposal baru ini bertujuan untuk secara bertahap meningkatkan rekrutmen layanan nasional di kalangan Yahudi ultra-Ortodoks.

Ini didasarkan pada RUU sebelumnya yang diperkenalkan oleh mantan panglima militer Benny Gantz, yang bergabung dengan pemerintah Netanyahu dalam menunjukkan persatuan selama perang.

Namun, Gantz telah mengkritik RUU itu karena tidak memadai untuk kebutuhan masa perang Israel saat ini, menekankan bahwa negara itu membutuhkan lebih banyak tentara daripada kompromi politik.

Sebelumnya, pada bulan Maret, menteri kabinet sentris mengatakan, "Bangsa tidak dapat menerimanya, Knesset (parlemen) tidak boleh memilihnya, dan rekan-rekan saya dan saya tidak akan menjadi anggota pemerintah darurat jika undang-undang tersebut disahkan di Knesset."

"Undang-undang wajib militer yang disusun oleh pemerintah adalah kegagalan moral yang serius yang akan menciptakan keretakan yang mendalam dalam diri kita pada saat kita perlu berjuang bersama melawan musuh-musuh kita," kata Gantz.

Kantor Netanyahu menyatakan bahwa perdana menteri bertujuan untuk menjembatani perpecahan sosial dan politik dan telah mendesak semua pihak yang sebelumnya mendukung undang-undang wajib militer untuk melakukannya lagi.

(***)