RIAU24.COM -Pemerintah menyatakan pemain judi online paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah transaksi mencapai Rp3,8 triliun.

Hal itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto merujuk data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Yang paling di atas Jawa Barat. Jawa Barat ini pelakunya 535.644, dan nilai transaksinya Rp3,8 triliun," kata Hadi dalam jumpa pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6).

Provinsi kedua dengan transaksi tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 238.568 orang pelaku dan transaksi Rp2,3 triliun. 

Diikuti Jawa Tengah dengan 201.963 pelaku dan transaksi Rp1,3 triliun.

Keempat, Jawa Timur dengan 135.227 pelaku dan transaksi Rp1,051 triliun. 

Lalu Banten dengan 150.302 pelaku dan transaksi Rp1,022 triliun.

Di tingkat kabupaten/kota, Kota Jakarta Barat merajai dengan jumlah transaksi Rp792 miliar. 

Lalu Kota Bogor Rp612 miliar, Kabupaten Bogor Rp567 miliar, Jakarta Timur Rp480 miliar, dan Jakarta Utara Rp430 miliar.

Hadi mengatakan pemerintah punya data judi online hingga tingkat kelurahan dan desa. 

Pemerintah akan mengundang para camat, kepala desa, dan lurah untuk melakukan pemulihan terhadap korban judi online.

"Nanti para camat, para kepala desa, kita undang di Kementerian Polhukam," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Hadi Tjahjanto. 

Satgas itu akan bekerja hingga 31 Desember 2024.

Pembentukan satgas merespons judi online yang makin marak. 

Selain telah merambah ke instansi pemerintah, judi online juga memakan korban jiwa.

"Ya ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online," ucap Jokowi melalui video di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

(***)