RIAU24.COM -Pemerintah harus menyiapkan dana besar untuk pelaksanaan program makan siang gratis tahun 2025.

Program makan siang gratis ini atau yang berganti nama menjadi makan siang berizi merupakan program dari Presiden tepilih Prabowo Subianto. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program andalan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. 

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo-Gibran) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Ia menyebutkan rancangan anggaran yang hampir setara dengan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) selama dua tahun tersebut didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dengan tim presiden terpilih Prabowo. 

Presiden terpilih Prabowo telah menyampaikan bahwa, ia menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. 

Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan Timur.

Hingga 31 Mei 2024 atau dua tahun sejak November 2022, pembangunan IKN yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Diketahui Kementerian PUPR telah menghabiskan dana hampir Rp 80 triliun atau tepatnya Rp 79,8 triliun. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total dana tersebut terserap untuk 104 paket pekerjaan.

"Sebanyak 25 paket di antaranya telah tuntas dikerjakan, ini setara dengan 41,3 persen dari total paket pekerjaan," ujar Basuki. 

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bahkan menargetkan, para pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN) akan pindah secara bertahap dari Jakarta ke IKN mulai paruh kedua tahun 2024 ini.

Apakah hal ini nantinya dapat terwujudkan. Menimbang kondisi IKN yang belum layak, namun Jokowi ambisi ingin melaksanakan HUT RI ke-79 di IKN? 

(***)