RIAU24.COM -Partai Golkar mengusung eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil untuk Pilgub Jakarta. 

Apakah Ridwan Kamil jadi penantang yang dapat bersaing dengan Anies Baswedan?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai dalam sejarah Pilgub Jakarta ada istilah 'kutukan petahana'. 

Anies yang elektabilitasnya tertinggi di survei berpotensi kalah jika bersaing dengan Ridwan Kamil.

"Pertama kutukan calon gubernur petahana di Jakarta itu terbukti," kata Adi kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

'Kutukan petahana', menurut Adi, terjadi saat Fauzi Bowo dan Basuki Tjahja Purnama kembali maju di Pilgub Jakarta. Sejarah itu bisa diuji kepada Anies jika berhadapan dengan Ridwan Kamil.

"Apakah Anies Baswedan akan sama dengan Fauzi Bowo atau Ahok? Kalau melihat irisan sejarah itu sangat mungkin. Hari ini Anies elektabilitasnya paling tinggi, sebut saja penenantangnya Ridwan Kamil tidak terlampau kompetitif karena selisih terlampau jauh," ujarnya.

Kedua, menurut Adi, adalah Ridwan Kamil berpeluang besar didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memenangkan Pilpres 2024. 

Ditambah sosok dan pengalaman Ridwan Kamil, ini dinilai jadi senjata untuk menghadapi Anies.

"Suka tidak suka, Ridwan Kamil akan disokong oleh mesin politik KIM yang dinilai masih cukup mendidih, masih cukup solid, yang terbukti mengantarkan Prabowo-Gibran mampu memenangkan pertarungan di Jakarta," ucapnya.

Lalu yang terakhir adalah sosok bakal cawagub yang akan mendampingi Ridwan Kamil. 

Sosok bakal cawagub ini, menurut Adi, harus memberikan dampak suara menang signifikan.

"Bahwa RK potensial mampu kompetitif bersaing dan mengalahkan Anies Baswedan, RK ini punya calon wakil gubernur yang mampu menambah insentif elektoral bagi Anies, memberikan faedah elektoral secara signifikan, terutama untuk menyasar kalang-kalangan pemilih Islam," sebut Adi.

"Yang selama ini pemilih Islam di Jakarta ini memang mayoritas dan lebih condong ke Anies Baswedan. Jadi ini dimensi yang perlu diperhitungkan bahwa calon yang nantinya dipilih oleh RK bukan sebatas formalitas administratif, bukan sebatas pelengkap politik," imbuhnya.

(***)