RIAU24.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengusulkan agar PNS yang dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diberikan insentif Rp100 juta.

Usulan mereka sampaikan karena kebutuhan biaya pindahan PNS ke IKN tidak sedikit.

Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan RB Arizal mengatakan para PNS butuh biaya yang besar jika harus pindah ke IKN. 

Ini termasuk untuk membiayai pendidikan anak dan menikmati fasilitas internasional di IKN.

"Makanya itu kita usul besar, usulnya supaya (besarnya) sama seperti yang diterima Pak Alimuddin. Contohnya, di Kemenpan RB, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya) itu cuma Rp40 juta tukinnya. Bapak (eselon I OIKN) sudah Rp100 juta. Kita usul supaya JPT Madya yang ikut pindah ke sana (IKN) dapatnya sama dengan yang diterima JPT Madya di OIKN (Rp100 juta)," jelas Arizal dalam ASN Fest 2024 di Jakarta, Sabtu (3/8).

Menurutnya, saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi untuk meyakinkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar usulan insentif ini disetujui.

"Kita (Kemenpan RB) sudah rapat dengan Dirjen Anggaran (Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata)," terangnya.

Ia mengakui bahwa Kementerian Keuangan sangat hati-hati terkait masalah finansial, termasuk insentif.

Namun, Kemenpan RB berjanji bakal terus memperjuangkan hak-hak PNS tersebut.

"Itu usulan (insentif/tukin Rp100 juta), seperti itu, tapi tahu sendiri Kemenkeu kalau soal uang ribetnya minta ampun, banyak sekali syaratnya. Tapi kami berjuang terus. Sangat-sangat tidak menarik bagi ASN mau pindah ketika tidak diperhatikan insentifnya," pungkasnya.

(***)