Ia menyatakan, warga tidak pernah diberitahu mengenai pengurusan sertifikat atau penggunaan data pribadi mereka 

"Warga tidak pernah merasa mengajukan apapun terkait pembuatan sertifikat. Oleh sebab itu, kami meminta kepada pemerintah untuk mengusut masalah ini hingga tuntas," ujar dia. 

Lebih lanjut, Khaerudin menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dan perangkat desa dalam masalah ini. 

"Ada keterlibatan dari kepala desa. Itu harus diusut, harus diusut tuntas. Allahu a'lam kalau aparat desa. Soalnya di aparat desa juga ada data-datanya," katanya. 

Selain masalah pencatutan identitas, warga juga memprotes pengukuran tanah bantaran kali yang dilakukan tanpa melibatkan musyawarah masyarakat. 

"Tanah kami dari bantaran kali diukur sama Bina Marga itu diambil 10 meter. Saat kami tanya, katanya untuk sepadan sungai. Tapi sekarang lihat, semuanya sudah diuruk oleh pengembang, dan kali jadi menyempit," ungkap Khaerudin.