"Nah, terus yang masuk di dalam common property mau tidak mau harus kita batalkan. Yang masuk di private property, sepanjang prosedurnya benar, bukti yuridis-nya benar, ya tidak kita batalkan, yang masuk di dalam garis pantai," ungkap Nusron. 

"Nah, karena itu next selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah," tambah politisi Partai Golkar itu.

(***)