RIAU24.COM -  Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengkaji dan mengakui adanya keluhan terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan banyak menyita perhatian publik.

Di antara berbagai kekhawatiran yang mengemuka adalah keterlambatan dalam penyaluran pangan di sejumlah daerah dan berbagai keluhan mengenai porsi kecil lauk pauk yang dianggap sebagian orang tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar program.

"Catatan tersebut antara lain keterlambatan di beberapa daerah, dan juga ada kekhawatiran soal porsi lauk yang sedikit. Beliau terus memantau semua masukan dan komentar dari masyarakat terkait program ini," kata Muzani seusai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Muzani mengatakan Presiden Prabowo menanggapi keluhan ini dengan serius dan berkomitmen untuk segera mengatasinya. Presiden menyadari pentingnya program ini dan tingginya perhatian publik terhadapnya.

“Beliau menganggap semua masukan dan pandangan masyarakat sebagai masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan pelaksanaan program makan siang bergizi yang telah mendapat perhatian luas dari masyarakat ini,” imbuh Muzani.

Sebelumnya pada hari itu, Presiden Prabowo melakukan inspeksi mendadak program MBG di Jakarta Timur. Didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, ia mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 Pulo Gadung untuk melihat langsung program tersebut.

Pemeriksaan dilanjutkan di fasilitas produksi pangan di Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Prabowo berbincang dengan staf dan juru masak di dapur umum untuk memastikan program berjalan sesuai harapan.

Program Makanan Bergizi Gratis, yang resmi diluncurkan pada 6 Januari, bertujuan untuk menyediakan makanan sehat bagi hampir 83 juta pelajar dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Program ini merupakan landasan kampanye Prabowo selama pemilihan presiden tahun lalu dan tetap menjadi fokus utama Kabinet Merah Putih.

Indonesia telah mengalokasikan Rp 71 triliun ($4,3 miliar) dana negara untuk program tersebut pada tahun 2025. Inisiatif tersebut bertujuan untuk memerangi kekurangan gizi dan mengurangi angka stunting nasional, yang mencapai 21,5 persen pada tahun 2023. ***