RIAU24.COM - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menduga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memiliki 'bos' lain selain Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diucapkannya karena Bahlil berani mengambil kebijakan melarang pengecer menjual elpiji (LPG) 3 kg tanpa perintah Prabowo dikutip dari inilah.com, Rabu 5 Februari 2025.

Dia menilai, alibi Bahlil, bahwa pengambilan kebijakan sudah disusun sejak 2023 berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menyebut banyak oknum pengecer menyalahgunakan penyaluran gas melon, tidak masuk akal.

"Alasan Bahlil sangat tidak masuk akal. Mengada-ada, mencari alibi. Pertama, tindak lanjut temuan BPK harus dilaksanakan oleh atau harus mendapat persetujuan dari Presiden sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan keuangan negara (APBN)," sebutnya.

Dia menyebut, menteri tidak boleh bertindak tanpa instruksi atau persetujuan dari Presiden.

Apalagi untuk hal yang sangat penting dan genting seperti distribusi gas LPG 3 kg yang melibatkan masyarakat miskin.