RIAU24.COM -Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, memberi saran kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyebut siapa 'raja kecil' yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. 

Deddy menilai pernyataan tersebut sudah menjadi bahasan publik yang semestinya diluruskan.

"Ya gimana gue mau nanggepin, gue nggak punya intelijen, kan Presiden aja harusnya tidak, apa namanya, langsung sebut aja kalau menurut saya raja kecil itu," kata Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Deddy mengatakan, jika tak mau menyebut nama, Prabowo dinilai bisa menjelaskan tindakan dari 'raja kecil' yang menimbulkan masalah. 

Menurutnya, hal itu perlu untuk dijelaskan kepada publik.

"Nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, implikasinya apa, kenapa perlu Presiden harus secara publik menyampaikan itu. Kan harusnya problem begitu diselesaikan, bukan disampaikan ke publik, kan seperti itu kalau saya sih," tambahnya.

Presiden Prabowo sebelumnya mengungkapkan alasannya menerapkan efisiensi anggaran di kementerian, lembaga, dan daerah untuk masyarakat. 

Prabowo menyinggung ada 'raja kecil' yang melawan kebijakannya tersebut.

"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi 'raja kecil', ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," kata Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2).

Prabowo ingin efisiensi anggaran dapat memperbaiki semua sekolah, yang jumlahnya kurang lebih 330 ribu. 

Namun anggaran untuk perbaikan sekolah selama ini hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah.

"Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu," ujar Prabowo.

"Yang perlu ke luar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pakai uang sendiri," sambungnya.

(***)