Hal ini khususnya bagi para pegawai honorer yang berasal dari vendor dan tidak terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya juga sudah mendengar banyak keluhan dari para K/L menyangkut efisiensi, bahkan beberapa di antaranya ada yang mengkhawatirkan kelanjutan operasional lembaganya.

"Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan," kata Rifqi dalam rapat kerja bersama mitra pemerintah di DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).

Saat ditanya lebih lanjut menyangkut PHK tenaga honorer ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengatakan efisiensi pekerja masuk ke dalam kebijakan instansi masing-masing. Oleh karena itu dirinya mengaku tidak bisa ikut campur.

(***)