RIAU24.COM -Gelombang aksi Indonesia Gelap yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menarik perhatian publik pada Senin (17/2). 

Gerakan mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. 

Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengungkapkan bahwa aksi Indonesia Gelap akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (19/2) dengan melibatkan sekitar 5.000 massa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. 

Berikut lima tuntutan utama yang disuarakan oleh BEM SI yang di rangkum Riau24.com. 

Pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Tuntutan pertama yang disuarakan mahasiswa adalah pencabutan Inpres No. 1 tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. BEM UI melihat kebijakan ini sebagai langkah yang berpotensi merugikan berbagai sektor vital dalam kehidupan masyarakat.

Para aktivis mahasiswa menilai bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Mereka menuntut adanya kajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Penolakan Revisi Undang-Undang Minerba

Tuntutan kedua berfokus pada penolakan terhadap revisi UU Minerba, khususnya pasal yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Mahasiswa menilai hal ini dapat mengancam independensi akademik dan objektivitas lembaga pendidikan tinggi.

BEM UI dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Mereka khawatir hal ini dapat mempengaruhi objektivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik.

Tunjangan Dosen dan Pendidik Tanpa Hambatan

Isu ketiga yang diangkat adalah tuntutan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis. Mahasiswa menilai bahwa pemotongan dan hambatan dalam pencairan tunjangan ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Para demonstran menekankan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik merupakan aspek penting dalam menjamin kualitas pendidikan. Mereka menuntut agar proses pencairan tunjangan dapat dilakukan secara transparan dan tepat waktu.

Evaluasi dan Penghapusan MBG dari Anggaran Pendidikan

Tuntutan keempat memfokuskan pada evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengeluarannya dari anggaran pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa program ini perlu dikaji ulang efektivitasnya dan dampaknya terhadap alokasi anggaran pendidikan secara keseluruhan.

Berhenti Membuat Kebijakan Publik yang Tidak Berbasis Riset Ilmiah dan Tidak Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat

Tuntutan terakhir menyoroti keprihatinan mahasiswa terhadap proses pembuatan kebijakan publik yang dinilai tidak berbasis pada riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. BEM UI menyebut banyak kebijakan yang diambil bersifat "ugal-ugalan dan nirsubstansi".

Para demonstran menuntut agar setiap kebijakan publik yang diambil harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif. Mereka menekankan pentingnya melibatkan akademisi dan peneliti dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

(***)