Menkeu soal Pemangkasan Anggaran 2025: Prabowo Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan, hingga Pertahanan
RIAU24.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan difokuskan pada sejumlah pos prioritas Prabowo Subianto.
Anggaran prioritas Prabowo 2025 akan dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, hukum, serta pertahanan dan keamanan (hankam).
Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono, kebijakan fiskal pada 2025 akan mendukung Asta Cita sebagai strategi jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pada tahun ini, defisit anggaran dijaga dalam batas aman sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan postur APBN yang terdiri atas penerimaan sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara mencapai Rp 3.621,3 triliun.
"Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan," ujar Parjiono dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook di Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Dalam APBN 2025, Prabowo telah mengalokasikan anggaran prioritas, yaitu Rp 724,3 triliun untuk pendidikan, Rp 218,5 triliun untuk kesehatan, Rp 503,2 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 144,6 triliun untuk ketahanan pangan, dan Rp 376,4 triliun untuk hukum dan pertahanan-keamanan (hankam).
Parjiono juga menyoroti perekonomian nasional masih dibayangi ketidakpastian global.
Terkait hal itu, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi seperti, menjaga daya beli masyarakat dan stabilisasi harga, optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja untuk sektor produktif, dan kolaborasi fiskal-moneter untuk stabilitas ekonomi.
Sebagai bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk program yang lebih produktif.
Sejumlah program quick win yang menjadi prioritas dalam APBN 2025.
Beberapa yaitu makan bergizi gratis Rp 71,1 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, lumbung pangan nasional daerah dan desa Rp 15 triliun.
(***)
