"Serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia," ujarnya.

Pada pasal 376 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.