RIAU24.COM - Pengamat hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menganggap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempengaruhi kader sendiri untuk melawan konstitusi.

Hal ini buntut instruksi Megawati yang melarang kadernya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah dikutip dari inilah.com, Sabtu 22 Februari 2025.

"Jadi pada hakikatnya ini merupakan program pemerintah yang urgent (penting) serta strategis, 'important and strategic program'," ujarnya.

Secara teknis pemerintahan, retret mengacu pada kegiatan orientasi, pembekalan, dan pelatihan.

Semuanya diberikan kepada pejabat terpilih, seperti kepala daerah dan menteri, setelah mereka resmi dilantik. 

Secara terminologi, giat ini bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka.

"Serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia," ujarnya.

Pada pasal 376 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.