Baginya, instruksi awal Megawati tersebut justru tak menguntungkan bagi PDIP di mata masyarakat. Pasalnya, para kepala daerah yang sudah terpilih sudah sepatutnya mengabdi para masyarakat dan menjalin tata kelola dengan pemerintah pusat, ketimbang partai.

"Karena kan ini kan pemerintahan ya, itu juga tambah remuk saya kira di depan masyarakat. Karena memang ya itu kepala daerah yang harusnya ketika pengabdian kepada masyarakat dimulai, harus selesai ke partai. Yang harus diutamakan pengabdian kepada masyarakat," kata dia.

Di sisi lain, Usep menduga peluang PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo terbuka lebar usai momen ini. Terlebih, PDIP sampai saat ini masih bersikap untuk berada di luar pemerintahan.

"Saya kira kemungkinan [bergabung pemerintahan] itu masih terbuka lebar," kata Usep.

(***)