RIAU24.COM -Kasus korupsi besar yang melibatkan PT Pertamina kembali mengguncang publik, dengan nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ikut terseret. 

Menanggapi isu tersebut, Partai Golkar angkat bicara melalui Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin, yang dengan tegas membantah tuduhan keterlibatan Bahlil dalam skandal tersebut. 

Nurul Arifin menegaskan bahwa tuduhan yang mengaitkan Bahlil dengan kasus korupsi di Pertamina adalah fitnah.

Menurutnya, Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara skandal korupsi tersebut terjadi antara 2018 hingga 2023. 

“Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina adalah fitnah. Pak Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara skandal korupsi itu terjadi jauh sebelumnya,” ujar Nurul dalam keterangannya pada Senin, 3 Maret 2025. 

Nurul juga menambahkan bahwa selama periode tersebut, Bahlil tidak memiliki kewenangan apapun terkait keputusan-keputusan yang diambil oleh Pertamina. 

Sejak dilantik, Bahlil telah melakukan sejumlah perbaikan penting dalam tata kelola sektor energi, salah satunya kebijakan yang mengharuskan produksi minyak mentah dalam negeri diolah di kilang domestik dan tidak diekspor.

“Justru, Kementerian ESDM di bawah Pak Bahlil tengah berbenah soal tata kelola minyak mentah. Salah satunya, dengan mempercepat izin impor BBM yang sebelumnya satu tahun menjadi hanya enam bulan untuk memudahkan evaluasi,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Nurul berharap masyarakat bisa lebih cerdas dan kritis dalam menyikapi kasus ini. 

Ia mengimbau agar publik tidak terjebak dalam persepsi yang salah terkait tuduhan tersebut, sembari mengingatkan bahwa pihak yang terlibat dalam korupsi di Pertamina harus bertanggung jawab. 

“Ini pelajaran bagi kita semua, agar pihak terkait bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini. Saatnya berbenah di Pertamina agar pelayanan publik menjadi lebih baik,” ujarnya.

(***)