“Kita melihat bagaimana praktik bagi-bagi kekuasaan ini masih berlanjut. Padahal, janji untuk membersihkan korupsi dan nepotisme seharusnya menjadi prioritas. Jika kader partai menjadi prioritas utama dalam pengisian jabatan strategis, apa bedanya kabinet Prabowo dengan pemerintahan sebelumnya?” kata Rocky dikutip di akun YouTube-nya.

Menurut Rocky, yang menjadi persoalan bukan hanya soal latar belakang politik para pejabat tersebut, tetapi juga bagaimana transparansi dalam proses seleksi. 

“Apakah mereka memiliki keahlian teknis dalam mengelola isu perubahan iklim? Atau ini hanya cara partai mengamankan posisinya di lingkaran kekuasaan?” tambahnya. 

Dalam situasi ini, Prabowo juga terlihat masih melanjutkan beberapa kebijakan strategis nasional yang diwariskan Presiden Jokowi, termasuk proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN). 

Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa Prabowo belum sepenuhnya lepas dari pengaruh pemerintahan sebelumnya. 

“Ini bukan sekadar kelanjutan kebijakan. Ini lebih mirip suksesi kekuasaan yang terkoordinasi,” ujar Rocky.