RIAU24.COM -Memasuki bulan ketiga tahun 2025, namun Kementerian Keuangan belum juga merilis penggunaan APBN. 

Padahal biasanya setiap bulan kemenkeu selalu merilisnya. 

Hal ini pun memancing pertanyaan dari publik, apa seebnarnya alasan penundaan laporan dari kemenkeu. 

"Ini seperti keluarga melaporkan soal dapurnya masih berasap atau tidak. Tapi ketika hal rutin itu tertunda orang pun bertanya-tanya," ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Selasa, 11 Maret 2025.

"Mengapa itu ditunda, itu yang jadi pertanyaan yang kadangkala menyulut pertanyaan berikutnya. Apakah pemerintah menyembunyikan data? Apakah memang ekonomi kita panas sehingga kalau dipamerkan data itu, reaksi pasar internasional juga akan menyebabkan negatif impression pada pemerintah makin buruk? Karena itu adalah hak publik untuk mengetahui bagaimana keadaan dapur negara," paparnya.

Rocky melanjutkan, kalau melihat data Indef yang sudah dipublikasikan memang terlihat bahwa proyeksi ekonomi Indonesia sulit mencapai 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029. 

Di mana data tersebut memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen dalam dua tahun ke depan.

"Artinya itu stagnan juga karena jauh di bawah yang diinginkan yaitu 8 persen. Orang memang bilang itu di atas rata-rata dunia, Jepang bahkan tumbuh hanya 1 persen, sehingga ekonomi Indonesia dianggap baik-baik saja. Tapi angka pertumbuhan (ekonomi) bukan angka yang jadi ukuran stabilitas politik," jelas mantan Dosen Filsafat di Universitas Indonesia ini.

Menurut Rocky, yang jadi ukuran stabilitas politik adalah angka disparitas di dalam angka pertumbuhan ekonomi. 

Kalau angka pertumbuhan tinggi tapi yang menikmati hanya kelas elite ke atas, itu petunjuk pertama bahwa ada pertumbuhan tapi dengan disparitas yang tinggi.

(***)