RIAU24.COM - Mantan Guebrnur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang dulu dipuji-puji Joko Widodo alias Jokowi saat menjelang Pemilihan Presiden 2024. 

Kini rumahnya diobrak-abrik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana iklan pada PT bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) pada Senin (10/3/2025). 

Ridwan Kamil sendiri membenarkan bahwa rumahnya telah digeledah oleh tim penyidik lembaga anti rasuah itu. 

“Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB. Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi,” kata Ridwan Kamil.

Ia menegaskan bahwa dirinya siap bersikap kooperatif dalam proses penggeledahan tersebut dan mendukung KPK dalam penyelidikan terkait perkara tersebut. 

“Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” ujarnya.

Namun, Ridwan Kamil enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penggeledahan itu.

“Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silakan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” kata dia seperti dikutip Antara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58/ 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah, posisi gubernur tidak boleh terlibat langsung di manajemen bank. Namun pengangkatan direksi dilakukan oleh gubernur berdasarkan RUPS.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB. Namun, KPK belum mau mengungkapkan siapa saja kelima orang tersebut. 

"Sudah ada tersangkanya, sekitar lima orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Senin.

Dia mengatakan, kelima tersangka tersebut antara lain penyelenggara negara dan pihak swasta. Namun, Tessa tak mengungkapkan komposisinya.

Tessa mengatakan, KPK bakal merilis kasus korupsi Bank BJB  lebih lanjut pada pekan ini. Hari ini, Tim Kedeputian Penindakan dan Eksekusi menggeledah sejumlah tempat di Bandung terkait dengan kasus dugaan korupsi Bank BJB. 

"Bahwa terjadi pengelolaan di wilayah Bandung terkait dengan perkara BJB, benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh mengonfirmasi bahwa salah satu tempat yang digeledah adalah kediaman eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil atau RK. Rumah yang digeledah berada di Jalan Gunung Kencana Mas, Ciumbuleuit, Kota Bandung.

Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik untuk mengusut perkara dugaan korupsi dana iklan BJB.

Pada Selasa, 27 Agustus 2024, Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata sudah memberi kisi-kisi bahwa komisi antirasuah sedang menyelidiki kasus ini. Delapan belas hari kemudian, beredar kabar bahwa sudah ada tersangka dalam kasus korupsi Bank BJB.

Pada hari yang sama, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan adanya penyidikan, tetapi belum mengeluarkan sprindik. Namun besoknya, tepatnya Ahad, 15 September 2024, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto meralat kabar soal penyidikan kasus BJB, termasuk penetapan tersangka.

“Belum ada surat perintah penyidikan,” kata Tessa kepada wartawan waktu itu.

Kembali kepada soal penggeledahan itu, kini disangkutpautkan dengan pernyataan Jokowi jelang Pilpres 2024 silam. Belum jelas pasti soal kaitannya, hanya saja sudah beredar di media sosial.

Bahwa kala itu yang menyatakan bahwa dirinya mendukung calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) di Pilkada Jakarta lantaran memiliki rekam jejak sehingga diyakini bisa menyelesaikan pelbagai masalah di Jakarta.

"Terus dalam Pilkada ini, apa yang harus kita lakukan untuk beri keyakinan bagi kita agar masalah ini bisa diselesaikan? Jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa Saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa Saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak," kata Jokowi ketika bertemu Ridwan Kamil dan para relawan di sebuah kafe di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2025).

Jokowi kemudian mempromosikan rekam jejak RK. Ia menyinggung RK pernah menjadi wali kota dan gubernur. Sehingga pengalaman mengelola kota dan provinsi sudah dimiliki dengan baik.

(***)