Menu

Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD 2025

Riko 4 Mar 2025, 14:30
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau menggelar rapat kerja guna melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau menggelar rapat kerja guna melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat

RIAU24.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau menggelar rapat kerja guna melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Selasa (4/3/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Budiman Lubis. Turut hadir anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, antara lain Ginda Burnama, Abdul Kasim, Monang Eliezer Pasaribu, Hasby Assodiqi, Androy Ade Rianda, Andi Darma Taufik, Nur Azmi Hasyim, Iqbal Sayuti, dan Imustiar.

Dari pihak TAPD Provinsi Riau, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Taufiq Oesman Hamid, Asisten II Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau dan jajaran terkait.

Dalam sambutannya, Ketua Banggar DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menekankan pentingnya mengunci dinamika pendapatan daerah dan membahasnya dalam Rencana Kerja Pendapatan Daerah (RKPD). Ia juga menyoroti perlunya memastikan besaran pendapatan Pemprov Riau guna menghindari angka tunda bayar.

“Perencanaan anggaran telah mengalami lima kali pergeseran. APBD harus dibuka secara transparan karena hal tersebut juga menjadi keinginan gubernur,” ujar Kaderismanto.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, Androy Ade Rianda, mengungkapkan persoalan terkait pembayaran gaji di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum diselesaikan. Ia mendesak agar masalah tersebut segera dituntaskan untuk menghindari dampak yang lebih luas.

Rapat ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan APBD 2025 berjalan sesuai rencana dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Provinsi Riau.