Ia mengimbau agar uang hasil sewa itu kemudian dialokasikan untuk membeli saham perusahaan yang membangun di tanah mereka.

Nyatanya, imbauan itu tidak digubris warga. Pitana menyebut ada saja pihak “yang sinis” karena tidak ada aturan tertulis, seperti undang-undang, yang melarang orang untuk menjual tanahnya.

Oleh sebab itu, pada 1992, ketika menjabat sebagai konsultan United Nations Development Programme (UNDP) dan meninjau rencana utama pariwisata Bali, Pitana dan rekan-rekannya mengusulkan membuat desa wisata.

Tujuannya, untuk mengembangkan pariwisata di desa yang berbasis masyarakat lokal, dimiliki oleh lokal, dikelola oleh lokal, “dan orang lokal itu tidak menjual tanahnya”.

Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli, adalah salah satu contoh program ini.