RIAU24.COM - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) usai Idulfitri 1446 H, dinamika internal partai semakin memanas. Sejumlah nama calon ketua umum mulai bermunculan, baik dari kader internal maupun eksternal. Namun, sorotan publik justru tertuju pada dugaan manuver yang dinilai tidak sesuai dengan etika organisasi.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Pelalawan, Dwi Surya Pamungkas, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang dinilainya tidak kondusif. Ia menuding adanya dugaan intimidasi oleh oknum pengurus DPP PPP asal Riau yang diduga menggalang dukungan secara tidak prosedural.

"Kami menghargai proses pemilihan ketua umum demi kemajuan PPP. Namun, sangat disayangkan ada oknum DPP yang melakukan tekanan dengan mengumpulkan tanda tangan dari DPC tanpa menggunakan kop surat resmi," kata Dwi pada Ahad (23/3/2025).

Menurut Dwi, pengumpulan tanda tangan tersebut diduga dimanfaatkan untuk mendukung salah satu calon ketua umum dan mengganti Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPW PPP Riau. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan keputusan resmi partai yang telah disepakati sebelumnya.

"Keputusan DPP sudah jelas, bahwa menjelang Muktamar tidak boleh ada pergantian pengurus di semua tingkatan. Ini sudah disepakati dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) beberapa bulan lalu," tegas Dwi.

Dwi mempertanyakan sikap oknum tersebut yang dinilai mengabaikan aturan partai. "Apakah dia tidak memahami aturan atau memang sengaja melanggarnya demi kepentingan pribadi?" ujarnya.