"Salah satu isu yang paling mengundang kegelisahan publik adalah perluasan cakupan jabatan sipil yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif. Dari sebelumnya hanya 10 institusi, kini diusulkan menjadi 15," katanya.

Ia juga menyoroti tambahan lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), yang dinilainya menimbulkan pertanyaan apakah masih sesuai dengan semangat reformasi.

Sejak reformasi 1998, kata Pieter, negara telah sepakat bahwa TNI harus kembali ke barak dan fokus pada tugas pertahanan negara.

Reformasi TNI tegas menolak keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Namun, revisi UU TNI justru memberi ruang bagi TNI untuk mengisi posisi strategis di kementerian dan lembaga sipil.

"Salah satu aspek yang mengundang kekhawatiran adalah bagaimana kebijakan ini dibuat dengan pola pikir post factum, sesuatu yang sudah dilakukan terlebih dahulu, lalu baru dicari dasar hukumnya," kata mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut.

Ia mengatakan, sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sudah berjalan. Namun, kini ada upaya memberikan legitimasi formal melalui UU TNI yang baru.