RIAU24.COM - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengaku masih pikir-pikir untuk mendukung usulan pencabutan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai syarat dalam berbagai proses administratif.  

Hal ini karena wacana pencabutan SKCK masih perlu dibahas lebih lanjut dikutip dari rmol.id, Rabu 26 Maret 2025.

"Ya nanti kita diskusikan lagi," sebutnya.

SKCK disebutnya memiliki fungsi penting dalam memberikan informasi terhadap rekam jejak seseorang.

"SKCK juga mempermudah kontrol semua pihak yang membutuhkan seleksi," ujarnya.

Usulan pencabutan SKCK diutarakan Menteri HAM, Natalius Pigai.