Kondisi itu, kata Cusdiawan, diperparah dengan komunikasi publik Mendagri Tito Karnavian yang buruk. Ia menilai seharusnya Kemendagri terlebih dahulu membuka ruang komunikasi dengan Pemprov Aceh maupun tokoh-tokoh setempat.

"Gejolak yang timbul justru menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pihak yang bersengketa," katanya.

Cusdiawan memandang hal itu juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak memiliki sensitivitas yang baik terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Ia mengingatkan agar seluruh pengambilan kebijakan yang bersifat horizontal agar mempertimbangkan faktor sosiologi maupun sejarah untuk mencegah konflik yang lebih besar.

Lebih lanjut, Cusdiawan juga menyoroti sikap pemerintah yang cenderung defensif hingga akhir. Alih-alih menyebut 'isu liar', kata dia, pemerintah seharusnya menyampaikan bakal melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan proses pengambilan keputusan sebelumnya.

"Kecurigaan publik yang muncul soal putusan Kemendagri yang menempatkan 4 Pulau di wilayah Sumut, yang disebut oleh Mensesneg sebagai 'isu liar' justru sangat wajar dan menunjukkan kemungkinan adanya krisis legitimasi dari sebagian masyarakat atas kinerja pemerintahan," jelasnya.