Kisruh antara Erwan dan Herman menuai sorotan dari pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono. 

Menurutnya, konflik ini mencerminkan rendahnya profesionalitas di level tertinggi birokrasi Jawa Barat. 

Secara teoritis, birokrasi seharusnya berjalan sesuai prosedur dan menjunjung stabilitas. 

Namun, kata Kristian, justru yang muncul adalah konflik kepentingan yang bisa merusak citra pemerintahan.

"Alih-alih menuntaskan berbagai persoalan administrasi publik, kedua pejabat justru menampilkan konflik kepentingan yang berpotensi merusak citra pemerintah dan membingungkan bagi ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat," ujarnya.