“Investasi besar belum tentu menyerap banyak tenaga kerja. Sebaliknya, UMKM yang tumbuh bisa memberikan dampak langsung terhadap lapangan kerja di daerah,” ujarnya.

Gery Ismanto, selaku tenaga ahli, menjelaskan bahwa Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal ini memiliki keterkaitan erat dengan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Riau bahkan dinilai sebagai salah satu daerah pionir dalam menyusun regulasi penanaman modal. Kabupaten Bengkalis sendiri telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) ke-3 di Provinsi Riau, yang diharapkan mampu mengoptimalkan proses perizinan usaha.

Ia juga menyebut bahwa UMKM dapat menjadi mitra strategis dalam kegiatan investasi dan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). UMKM yang memiliki kemampuan dan legalitas usaha dapat bekerja sama dengan perusahaan besar yang beroperasi di daerah.

Menutup pertemuan, Arsyad menyampaikan harapan agar Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal benar-benar memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, serta mampu menciptakan ekosistem investasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.