RIAU24.COM -Gelombang pemberantasan korupsi kembali mengguncang kabinet Presiden Prabowo Subianto. Baru sepuluh bulan usia pemerintahan, publik dikejutkan dengan kabar pencopotan Emanuel Ebeneser, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, yang terjerat kasus dugaan korupsi. Keputusan presiden yang menandai pemberhentian dirinya bukan sekadar administrasi pergantian pejabat, melainkan simbol bahwa penyakit lama bernama korupsi masih bercokol kuat di lingkaran kekuasaan, bahkan ketika pemerintahan baru tengah berupaya membangun citra bersih.

Padahal, sejak awal menjabat, Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pesan yang menjadi semacam garis keras moral bagi seluruh menteri dan wakil menterinya: “Jangan sekali-kali korupsi.” Namun realitas pahit memperlihatkan, pesan tersebut tidak serta-merta menghalangi praktik kotor, sehingga publik kini mempertanyakan sejauh mana janji politik itu mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Komitmen yang Dipertaruhkan

Dalam sebuah program Rakyat Bersuara, Emanuel mengaku sering ditawari uang bernilai miliaran rupiah. Ia menyebut selalu menolak karena ingin menjaga integritas, meskipun pada akhirnya namanya tetap terseret dalam kasus yang mencoreng reputasi pribadi sekaligus merusak citra kabinet. “Saya tidak minta duit. Banyak yang menawarkan, tapi saya menolak. Saya harus menjaga integritas,” ujarnya.

Pengakuan itu memperlihatkan paradoks: di satu sisi ada tekad pribadi untuk menolak gratifikasi, tetapi di sisi lain struktur birokrasi tetap menyediakan celah besar untuk praktik rente. Publik pun memandang kasus ini bukan sekadar tragedi seorang pejabat, melainkan potret kegagalan sistemik negara dalam menutup lubang korupsi yang telah berulang kali menggerogoti kredibilitas kekuasaan.

Modus Lama, Pola yang Terus Berulang