Kasus di Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka borok lama: pungutan liar dalam sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), manipulasi data peserta BPJS, hingga perizinan ketenagakerjaan yang disulap menjadi ladang rente.

Dalam forum diskusi publik, narasumber membeberkan pola yang hampir selalu sama: dari 500 karyawan di sebuah perusahaan, hanya 100 yang didaftarkan ke BPJS, sementara dana untuk 500 pekerja sudah lebih dulu dicairkan. Selisih dana itu kemudian mengalir ke kantong para pihak yang bersekongkol. Konsultan K3 yang seharusnya gratis justru diperdagangkan, dan tanda tangan pejabat yang semestinya prosedural berubah menjadi barang dagangan. “Kalau mau cepat, bayar Rp6 juta. Padahal tarif resminya hanya Rp275 ribu,” ungkap seorang pembicara.

Pola-pola ini menunjukkan bahwa korupsi di birokrasi bukan lagi insidental, melainkan kultural, mengakar dalam setiap jalur administrasi yang membuka ruang transaksi ilegal.

Momentum “Shock Therapy” untuk Birokrasi

Pertanyaan besar kini menggantung: apakah Presiden Prabowo akan memanfaatkan momentum ini untuk menggelar operasi bersih-bersih birokrasi secara menyeluruh, atau sekadar membiarkannya berlalu sebagai insiden individual?

Sejumlah pengamat menilai langkah drastis tak bisa lagi ditunda. Merampingkan kabinet, menghapus pos wakil menteri yang dinilai rawan penyalahgunaan, hingga memangkas jalur perizinan yang berbelit menjadi wacana yang kembali menguat. Kritik publik sederhana namun tajam: “Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit?”