RIAU24.COM -Wacana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di pesisir utara Jawa memasuki fase baru.

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa untuk mempercepat realisasi proyek yang diproyeksikan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan nilai investasi sekitar 80 miliar dollar AS.

Langkah itu menandai keseriusan pemerintah membangun salah satu proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah nasional.

Prabowo bahkan telah melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembentukan badan tersebut menjadi instrumen penting untuk mengawal rencana yang sudah dibicarakan sejak 1990-an.

Namun, di balik ambisi besar, muncul pertanyaan mendasar: sepadankah biaya fantastis—yang disebut mencapai Rp1.620 triliun—dengan manfaat yang dijanjikan? Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai proyek ini terlalu berat bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Proyek Giant Sea Wall ini membutuhkan dana lebih besar dari biaya pembangunan Ibu Kota Negara. Sementara posisi penerimaan negara tidak optimal. Berat bagi APBN untuk membiayai proyek ini,” ujarnya.