Meski GSW telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional, status itu menurut Huda tidak otomatis membuat pembiayaan lebih mudah. Apalagi, beban APBN sudah dipenuhi program ambisius lain, mulai dari makan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, hingga pembangunan IKN.

“Kalau dipaksakan, APBN bisa jebol. Defisit meningkat, utang membengkak, dan anggaran menjadi tidak sehat,” katanya.

Selain itu, dampak ekonomi proyek dinilai hanya bersifat sementara. Aktivitas pembangunan memang akan mendorong ekonomi di tahap awal, tetapi setelah selesai, kontribusinya kecil. Huda menyebut ada alternatif mitigasi bencana pesisir yang lebih murah dan berkelanjutan, seperti rehabilitasi mangrove atau pemecah gelombang alami.

“Dengan memperbanyak mangrove, abrasi bisa dicegah. Itu lebih murah dan sudah terbukti di beberapa tempat,” ujarnya.

Dari sisi investasi, proyek ini juga dinilai tidak cukup menarik. Situasinya diperkirakan serupa dengan proyek IKN yang hingga kini masih sulit mendapatkan dukungan swasta meski sudah memiliki badan otorita.

“Investor melihat potensi keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa jaminan jelas dari pemerintah, nasib GSW bisa sama seperti IKN,” kata Huda.