Kritik juga diarahkan pada aspek kelembagaan. Pembentukan badan otorita baru berpotensi menambah beban anggaran dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah daerah. Proyek ini akan melintasi lima provinsi, mulai dari Banten hingga Jawa Timur, yang masing-masing memiliki otoritas tata ruang dan pengelolaan wilayah pesisir.

“Jangan sampai pemerintah pusat mengambil alih penuh wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan daerah. Itu bertentangan dengan semangat otonomi daerah,” ujar Huda.

Menurutnya, pembentukan badan otorita tidak cukup hanya mengandalkan dasar hukum dari RPJMN. Perlu ada kajian komprehensif yang melibatkan masyarakat pesisir yang kehidupannya bergantung pada laut. Tanpa itu, proyek raksasa ini berisiko menjadi pemborosan.

“Apakah betul-betul diperlukan? Atau hanya dikejar target politik?” ucap Huda.

(***)