Adian pun merespons sikap Menteri Keuangan yang disebut enggan menalangi kelebihan biaya proyek kereta cepat melalui APBN. Ia mengatakan langkah tersebut tentu memiliki alasan tersendiri.

Ia mengingatkan bahwa proyek infrastruktur di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya di hampir semua sektor.

“Pakai biayaan. Iya dong. Kan kita ini kan selalu bengkak. Biaya-biaya apapun kita ini bengkak,” ucap Adian.

Soal proyek yang awalnya bersifat Business to Business (B2B) namun kemudian melibatkan dana APBN, Adian menilai perlu ada evaluasi dan klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi awal.

“Ya makanya yang harus diperiksa itu bagaimana sih sebenarnya, siapa yang melakukan negosiasi, berapa sebenarnya harga yang patut,” tegasnya.

Kata Adian, setiap perjanjian seharusnya dibuat dengan itikad baik. Jika terbukti dilakukan tanpa niat baik, maka perjanjian itu dapat dibatalkan atau dinegosiasi ulang.